Sebelum mendatangi parlemen, Gibran diketahui telah terlebih dahulu menyampaikan niat mundur dan menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 dan 11 November 2026.
Keputusan pengunduran diri ini muncul di tengah sorotan tajam terkait polemik dokumen pendidikan Gibran menyusul adanya putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
Dalam putusannya, Mahkamah Agung memerintahkan pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran karena dokumen tersebut dinilai tidak membuktikan penyelesaian pendidikan setingkat SMA atau sederajat sebagai syarat pencalonan Pilpres 2024.
Di sisi lain, dinamika politik di parlemen juga memanas setelah sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk memulai proses pemakzulan pada Rabu (11/11/2026).
