Oleh karena itu, keberhasilan kesepakatan iklim tidak cukup diukur dari janji, tetapi dari kerja sama nyata antarnegara.

Tamsil juga menekankan komitmen iklim nasional harus ditopang kesiapan kota dan daerah. Daerah membutuhkan kejelasan pembagian peran, ketersediaan data, kapasitas teknis, dan akses pembiayaan agar aksi rendah karbon benar-benar menurunkan emisi sekaligus memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam pidatonya, Tamsil memperkenalkan paradigma Green Democracy yang digagas oleh Ketua DPD Sultan Najamudin. Dalam kerangka demokrasi deliberatif, Green Democracy mengkritisi tingginya biaya demokrasi yang kerap mendorong ketergantungan pada modal dari eksploitasi sumber daya alam (SDA).

Untuk menerjemahkan konsep tersebut, DPD RI telah mengusulkan 73 Rancangan Undang-Undang ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebanyak 21 di antaranya terkait ekologi dan ekonomi hijau, yang disebut sebagai Green Legislation.

Rancangan tersebut mencakup pengelolaan perubahan iklim dan perdagangan karbon, daerah perkotaan, pengelolaan sampah, daerah kepulauan, serta masyarakat hukum adat. DPD RI juga menerapkan sistem digital untuk menyerap aspirasi masyarakat ke dalam penyusunan rancangan undang-undang.

Tamsil memaparkan hingga 2024 deforestasi neto Indonesia tercatat sekitar 175,4 ribu hektare (Ha), dengan kawasan berhutan seluas 95,5 juta Ha atau sekitar 51,1% dari total daratan. Indonesia, katanya, juga menjalankan Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030, rehabilitasi lahan 3,6 juta Ha, rehabilitasi 600 ribu Ha mangrove, penerapan aturan nilai ekonomi karbon, serta peluncuran Bursa Karbon Indonesia.

"Indonesia telah menunjukkan bahwa pelestarian alam dan peningkatan kesejahteraan manusia dapat berjalan beriringan," ujar Tamsil.

Menurut Tamsil, pelaksanaan aksi iklim di daerah belum memuaskan karena banyak upaya pembiayaan internasional belum terealisasi. Di sisi lain, pelaku domestik masih menghadapi kendala teknis dalam pasar karbon, mulai dari ketidakpastian perhitungan biaya, pelaporan dan verifikasi, keterbatasan kapasitas profesional di daerah, hingga pembagian manfaat yang belum berkeadilan.