NADIKABAR.COM — Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Air, Retno Marsudi, menyoroti pentingnya kepemimpinan perempuan dalam menghadapi krisis iklim dan persoalan lingkungan. Menurutnya, perempuan tidak cukup hanya dilibatkan, tetapi juga harus diberi ruang untuk memimpin dan menentukan kebijakan.

Hal itu disampaikan Retno dalam forum Strategic Dialogue: Women Leaders for Climate and Environment pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki, Senin (9/11/2026). Dalam forum tersebut, Retno juga menekankan keterkaitan erat antara perempuan, akses air bersih, dan perubahan iklim.

Mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) itu mengungkapkan kalkulasi waktu yang dihabiskan oleh seluruh perempuan dan anak perempuan di dunia hanya untuk mengambil air yakni 250 juta jam per hari. Kondisi itu dinilai berdampak terhadap kesempatan perempuan dalam memperoleh pendidikan dan meningkatkan perekonomian.

Selain itu, aktivitas tersebut, kata Retno bisa membuat perempuan semakin rentan terhadap berbagai risiko fisik. Lalu, Retno juga mengutip data Bank Dunia yang menunjukkan proyek pengelolaan air yang dipimpin perempuan memiliki tingkat efektivitas enam hingga tujuh kali lebih tinggi.

"Dunia membutuhkan kesetaraan yang memungkinkan perempuan memimpin aksi, kebijakan, dan pengambilan keputusan. Kita tidak boleh berhenti hanya pada pelibatan perempuan, tetapi harus memastikan mereka memiliki ruang untuk memimpin," kata Retno.

Sementara itu, Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Lingkungan (KLH), Alia Febriana, mengatakan kepemimpinan perempuan dalam menjaga lingkungan bisa dimulai dari lingkup keluarga dan komunitas. Dia menyebut Indonesia memiliki potensi sekitar 142 juta perempuan dan anak perempuan yang dapat terlibat dalam aksi perlindungan lingkungan.

Menurut Alia, kontribusi tersebut bisa diwujudkan melalui kebiasaan sederhana, seperti menghemat penggunaan air, memilah sampah rumah tangga, hingga mengelola bank sampah. Gerakan itu dapat diperkuat melalui kader DWP dan PKK di berbagai daerah.

"Ketika jutaan perempuan dan keluarga mulai melakukan pilihan-pilihan sederhana ini, tindakan kecil dapat berkembang menjadi gerakan yang membawa perubahan besar," ungkap Alia.

Alia juga memaparkan sejumlah praktik baik kepemimpinan perempuan dalam menjaga lingkungan di berbagai wilayah Indonesia. Di antaranya penjagaan hutan mangrove di Papua, pelestarian benih lokal di Nusa Tenggara Timur, pengelolaan lanskap tradisional di Bali, serta adaptasi wilayah pesisir di Labuan Bajo dan Demak.

Berbagai inisiatif tersebut menunjukkan keterlibatan perempuan dalam menjaga lingkungan sekaligus menggerakkan masyarakat di tingkat lokal.

Dalam kesempatan yang sama, Retno dan Alia menekankan pentingnya dukungan nasional maupun internasional untuk memperkuat kepemimpinan perempuan dalam aksi iklim.

Dukungan tersebut mencakup peningkatan kapasitas, perluasan akses terhadap sumber daya, serta pelibatan perempuan dalam proses penyusunan dan pengambilan kebijakan terkait perubahan iklim.

Alia juga mengajak mitra global dan badan-badan PBB memperkuat kolaborasi lintas sektor. Dia berharap upaya perlindungan lingkungan dapat berjalan secara inklusif, mulai dari tingkat komunitas hingga forum internasional.

Melalui dialog di COP31 tersebut, Indonesia mendorong penguatan peran perempuan sebagai pemimpin dalam menghadapi krisis iklim dan mewujudkan lingkungan yang berkelanjutan.