NADIKABAR.COM — Indonesia mendesak agar pendanaan iklim global diberikan secara lebih adil, terutama bagi negara-negara berkembang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. RI menilai upaya pengurangan emisi atau mitigasi perubahan iklim harus diimbangi dengan dukungan pendanaan hingga transfer teknologi.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono dalam peluncuran resmi Second Global Stocktake (GST-2) di COP31, Rabu (18/11). Di hadapan delegasi negara anggota Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), Diaz menyoroti ketimpangan dalam pelaksanaan aksi iklim global.
Menurutnya, peningkatan emisi belum diikuti dengan kemudahan akses pendanaan dan dukungan teknis bagi negara berkembang.
"Kemajuan aksi iklim global masih belum merata. Emisi terus meningkat, sementara akses terhadap pendanaan iklim dan sarana implementasi masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara berkembang. Kondisi ini menegaskan perlunya mempercepat aksi iklim sekaligus memastikan tersedianya dukungan yang memadai untuk melaksanakannya," kata Diaz dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Dia menjelaskan Global Stocktake merupakan mekanisme evaluasi kolektif setiap lima tahun yang diamanatkan dalam Perjanjian Paris (Paris Agreement). Mekanisme ini digunakan untuk mengukur perkembangan aksi iklim dunia dalam mencapai target pembatasan kenaikan suhu bumi.