NADIKABAR.COM — Pemerintah Indonesia terus mendorong penyederhanaan birokrasi guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Langkah ini dilakukan melalui penataan organisasi dan prosedur administrasi, tetapi juga mengubah pola kerja agar lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil.
Dalam transformasi digital, pemerintah perlu menyederhanakan proses kerja sebelum teknologi diterapkan. Digitalisasi tidak hanya sebatas memindahkan prosedur ke aplikasi elektronik, tetapi juga harus mampu menyederhanakan alur pelayanan melalui integrasi data dan sistem penyelarasan regulasi, serta peningkatan kompetensi aparatur dengan tetap menjaga akuntabilitas dan integritas.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Erwan Agus Purwanto, menjelaskan salah satu upaya yang dilakukan adalah mengembangkan Perlinsos Digital untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi masyarakat.
"Kami di Kementerian PANRB berkolaborasi dengan instansi terkait lainnya saat ini sedang mengembangkan Perlinsos Digital, yang diarahkan untuk mengintegrasikan data sosial dan ekonomi untuk membantu pemerintah mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan menghubungkannya dengan program perlindungan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya," ungkap Erwan dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).
Hal tersebut disampaikannya saat pemaparan di sesi panel A Simplified Government Focused on Delivery pada Global Forum Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Forum on Building Trust and Reinforcing Democracy di Paris, Prancis, Senin (12/10).
