Erwan menekankan penyederhanaan birokrasi harus menjadi prinsip kerja yang berkelanjutan, bukan sekadar program reformasi sesaat. Pengembangan regulasi, organisasi, dan aplikasi baru perlu mempertimbangkan sistem yang telah tersedia serta manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Melalui pendekatan whole of government, Indonesia berupaya memperkuat koordinasi antarlembaga dan mengurangi sekat-sekat birokrasi. Upaya ini menjadi bagian dari agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat," tambah Erwan.
Partisipasi Indonesia dalam forum ini sekaligus menjadi kesempatan untuk berbagi pengalaman dan menyerap praktik baik internasional dalam membangun tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, responsif, dan mampu memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Diskusi yang berfokus pada strategi membangun pemerintahan yang lebih sederhana, efektif, dan berorientasi pada hasil ini dipandu oleh Pamela Herd, Profesor Kebijakan Sosial di Ford School of Public Policy, University of Michigan, dan turut dihadiri oleh perwakilan dari Selandia Baru, Italia, Jerman, serta Ibec, organisasi perwakilan dunia usaha di Irlandia.
