"Induk Desy sendiri terpantau dalam kondisi sangat baik dan berpengalaman dalam mengasuh anak. Tim kami akan terus melakukan monitoring intensif di sekitar lokasi untuk memastikan induk dan anak tetap aman tanpa memberikan gangguan," ujar Kepala Balai TNUK, Ardi Andono, ditulis Senin (16/11).
Sebelumnya, pemerintah pusat disebut berencana memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.
Rencana itu kali pertama dibongkar ke publik oleh Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo. Hashim--yang juga adik kandung Presiden RI Prabowo Subianto--mengatakan keberadaan badak Jawa di Ujung Kulon memiliki risiko apabila terjadi gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi.
Salah satu ancaman yang menjadi perhatian, klaimnya, adalah aktivitas Gunung Anak Krakatau.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah," ujar Hashim dalam media briefing KTT Perubahan Iklim (COP) ke-31, di Antalya, Turki, Kamis (12/11), seperti com.
Menurut Hashim, risiko bencana tersebut mendorong pemerintah mempertimbangkan pemindahan sebagian badak Jawa ke kawasan Alas Purwo. Dengan relokasi tersebut, populasi badak Jawa diharapkan tidak hanya bergantung pada satu habitat.
Rencana pemindahan itu akan menggunakan skema pendanaan konservasi. Pemerintah juga mulai menawarkan proyek tersebut kepada calon investor dalam gelaran konferensi perubahan iklim COP31 di Antalya, Turki.
Hashim optimistis lembaga donor maupun investor akan tertarik mendukung upaya konservasi tersebut. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi pengembangan kerja sama pendanaan konservasi, karena saat ini memiliki 57 taman nasional.
Ia mencontohkan kerja sama Indonesia dengan Norwegia dalam perlindungan hutan dan penanganan perubahan iklim. Dalam kerja sama tersebut, Norwegia memberikan tambahan kontribusi sebesar US$100 juta atau sekitar Rp1,8 triliun kepada Indonesia atas keberhasilan menekan deforestasi.
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) sebagai empunya pengelola taman nasional sebagaimana diamanatkan undang-undang menjelaskan Taman Nasional Alas Purwo belum tentu layak dijadikan sebagai habitat kedua badak Jawa. Pernyataan itu sekaligus meluruskan bahwa untuk pemindahan habitat tak bisa semena-mena, butuh kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh.
"Gagasan tersebut masih memerlukan kajian ilmiah dan penilaian menyeluruh untuk memastikan kesesuaian kawasan sebagai habitat yang mampu mendukung keselamatan dan keberlangsungan hidup badak Jawa," ujar Kemenhut dalam unggahan di Instagram Balai Taman Nasional Ujung Kulon, Minggu (15/11).
Gagasan pengembangan habitat kedua badak Jawa sebenarnya bukan hal yang baru. Sejak dekade 1980-an, sejumlah lokasi seperti Gunung Honje, kawasan yang kini menjadi bagian dari Taman Nasional Gunung Halimun Salak, serta Cikepuh pernah masuk dalam pembahasan pengembangan habitat alternatif badak Jawa.