"Di sini juga diatur beberapa hal yang sangat strategis, termasuk juga penguatan NIK (nomor induk kependudukan) sebagai single identity number," ujar Bima.
Bima mengatakan, NIK merupakan identitas kependudukan tunggal yang dapat digunakan untuk mengintegrasikan data antarkementerian/lembaga sehingga memudahkan setiap warga negara mengakses layanan dasar.
RUU tersebut juga mengatur pembagian kewenangan antara instansi pemerintah pusat dan daerah terkait dengan data kependudukan.
Sementara itu, Wamen PPN Febrian menjelaskan keberadaan regulasi ini akan membuat pelayanan publik lebih efektif. Ia menyebutkan bahwa RUU tersebut akan memperkuat kebijakan Satu Data Indonesia.
