NADIKABAR.COM — Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal menilai intimidasi oleh buzzer berbayar terhadap pihak yang menyampaikan pendapat secara independen menjadi ancaman bagi demokrasi dan reformasi di Indonesia.

“Ancaman bagi rakyat Indonesia dalam arti ancaman terhadap demokrasi dan reformasi adalah buzzer yang dibayar untuk mengintimidasi dan menyerang orang-orang yang bicara secara independen. Dan ini sekarang ternyata terjadi secara masif,” kata Dino setelah taklimat media Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) di Jakarta, Rabu.

Menurut Dino, fenomena tersebut berlangsung secara masif dengan dukungan dana besar. Ia menilai praktik itu merupakan pelanggaran sistemik, prinsipil, dan etis terhadap semangat demokrasi.

“Dan yang parah adalah kalau orderan itu adalah untuk menyerang orang-orang yang berpikir kritis,” ujar Dino.

Dino mengatakan CIFP 2026 akan menyediakan sesi khusus untuk membahas fenomena buzzer, termasuk dampaknya terhadap politik luar negeri Indonesia.

“Dulu juga tidak pernah saya mengalami fenomena di mana buzzer masuk ke dalam ranah politik luar negeri untuk menyerang aset-aset kita. Aset itu sahabat-sahabat kita gitu,” tutur Dino.

Selain fenomena buzzer, CIFP juga akan membahas penggunaan istilah “antek asing” dan penyalahgunaannya dalam ruang publik. Dino mengatakan pembahasan tersebut akan ditempatkan dalam perspektif akademis agar istilah itu dapat dipahami secara proporsional.

“Kita ingin menempatkan ini dalam proporsi akademis… bagaimana penggunaan dan bagaimana penyalahgunaan dari terminologi ini dan ini saya kira akan menjadi sesi yang menarik,” kata Dino.

FPCI akan menyelenggarakan Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) pada 21 November 2026 di Jakarta dengan tema “Independent and Active Foreign Policy: How to Keep Indonesia, and the World Order, Moving in the Right Direction”.

FPCI memilih tema tersebut untuk mencerminkan dinamika geopolitik saat ini sekaligus menyoroti peran Indonesia sebagai kekuatan menengah dalam mendorong perkembangan konstruktif dan membentuk tatanan dunia berikutnya.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir dijadwalkan menghadiri konferensi tersebut.

Sejumlah tokoh lainnya juga telah memastikan akan hadir yakni Menteri Luar Negeri RI periode 2001–2009 Hassan Wirajuda, Menteri Luar Negeri RI periode 2009–2014 Marty Natalegawa, serta Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan.