NADIKABAR.COM — Polri memecat atau memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Irjen Eko Hadi Santoso karena melakukan perbuatan tercela mengenai penyadapan Presiden Prabowo Subianto. Irjen Eko Hadi Santoso pun mengajukan banding atas putusan tersebut.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko awalnya mengatakan mekanisme banding telah diatur di dalam Perpol nomor 4 tahun 2026. Dia menyebut nantinya Polri akan membentuk komisi banding terkait pengajuan banding yang diajukan Irjen Eko Hadi Santoso.

"Sebagaimana Pasal 69 Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan komisi kode etik Polri, ini menyangkut juga masuk pada mekanisme banding dan nantinya akan dibentuk komisi banding lebih lanjut," kata Brigjen Trunoyudo dalam jumpa pers di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).

Trunoyudo menyampaikan bahwa Irjen Eko Hadi Santoso menyatakan akan mengajukan banding atas putusan etik terhadap dirinya. Dia menyebut hasil dari sidang banding tersebut nantinya akan disampaikan lebih lanjut.

"Perkembangan terkait dengan permohonan banding keduanya tentu nanti akan diputuskan melalui komisi banding, bagaimana mekanismenya aturannya, tetapi hasil putusannya kita tunggu akan kita sampaikan lebih lanjut," ucap dia.

Kemudian, Trunoyudo pun memastikan saat ini Irjen Eko Hadi Santoso telah kembali menjalankan penahanan di Mako Brimob.

"Kemudian betul tadi dengan putusan secara salah satunya adalah sanksi administratif yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH tadi langsung kembali ke Brimob untuk menjalani yakni yang dipidana oleh Bareskrim," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, selain Irjen Eko Hadi Santoso, Polri telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta pada, Selasa (10/11). Majelis KKEP memutuskan menjatuhkan sanksi PTDH atau pemecatan terhadap Ahrie Sonta.

"Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan, yang pertama sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela," kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir seusai sidang etik.

"Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri," imbuhnya.

Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta mengajukan upaya banding yang selanjutnya akan diperiksa oleh majelis di tingkat banding.