NADIKABAR.COM β€” Direktur Utama (Dirut) Bank Jakarta sekaligus Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) Agus H Widodo menilai obligasi daerah berpotensi memperluas kapasitas investasi pemerintah daerah, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, dia mengatakan pemanfaatannya harus diarahkan untuk menciptakan tambahan investasi produktif, bukan sekadar menggantikan anggaran pembangunan yang berkurang.

β€œPersoalan utama pembangunan daerah bukan hanya bagaimana mencari sumber pembiayaan baru, tetapi bagaimana memastikan setiap pembiayaan mampu menciptakan nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Agus di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, kebutuhan pembangunan infrastruktur, antara lain penyediaan air bersih, transportasi publik, rumah sakit, serta fasilitas pelayanan masyarakat terus meningkat. Sementara itu, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai seluruh kebutuhan tersebut memiliki keterbatasan.

Maka dari itu, diperlukan diversifikasi sumber pembiayaan jangka panjang yang dapat mempercepat realisasi proyek-proyek pembangunan tanpa mengabaikan disiplin fiskal dan keberlanjutan keuangan daerah.

Selain obligasi, Agus juga menawarkan gagasan alternatif pembiayaan pembangunan melalui kredit sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Dia menyebutkan Indonesia memiliki jaringan BPD dengan kekuatan permodalan, penghimpunan dana, dan kapasitas pembiayaan yang secara kolektif berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur produktif di berbagai daerah.

Dia juga mengungkapkan berdasarkan data agregat industri, total aset BPD mencapai sekitar Rp1.100 triliun, dengan penyaluran kredit sekitar Rp660 triliun dan dana pihak ketiga mendekati Rp800 triliun.

Kekuatan kolektif tersebut, menurut Agus, dapat menjadi modal penting untuk memperluas kontribusi BPD dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Melalui skema sindikasi, sejumlah BPD dapat bekerja sama membiayai proyek infrastruktur berskala besar, yakni dengan membagi eksposur pembiayaan dan risiko sesuai kapasitas serta kebijakan masing-masing bank.

Sebagai Ketua Umum ASBANDA, Agus melihat peluang untuk memperkuat kolaborasi antar-BPD dalam mendukung proyek-proyek pembangunan daerah yang produktif.

Dia menuturkan BPD tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai lembaga yang melayani kebutuhan keuangan pemerintah daerah dan aparatur sipil negara.

BPD, sambung dia, juga memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan sektor produktif, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dunia usaha, dan infrastruktur yang memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Maka dari itu, Agus memandang perlunya pengembangan kerja sama yang lebih terstruktur untuk mengidentifikasi proyek-proyek potensial, membangun mekanisme pembiayaan bersama, dan memperkuat kemampuan BPD dalam melakukan pembiayaan infrastruktur.