NADIKABAR.COM — Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani akan mencabut izin Rumah Pangan Kita (RPK) yang terbukti curang dalam distribusi beras pemerintah sebagai langkah menjaga ketertiban penyaluran pangan dan melindungi masyarakat.
Rizal mengatakan Bulog telah membentuk Satgas Pengawasan Beras Terpadu untuk menindaklanjuti berbagai laporan dugaan pelanggaran dalam penyaluran beras.
"Jadi tindak lanjut dari kejadian kemarin kami melaksanakan pembentukan Satgas Pengawasan Beras Terpadu, baik dari kami internal SPI (Satuan Pengawas Internal) Bulog, ditambah dengan teman-teman Satgas Pangan," kata Rizal usai meresmikan Media Center Perum Bulog di Jakarta, Senin.
Pembentukan satgas tersebut dilakukan setelah munculnya sejumlah pengaduan masyarakat terkait distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang diduga tidak sesuai ketentuan dan berpotensi mengganggu upaya stabilisasi pangan nasional.
Rizal juga menanggapi soal 370 pengaduan sektor pangan yang kini masuk di kanal "Lapor Pak Amran" melalui nomor 0811-1312-312. Aduan tersebut masih dalam proses kajian dan verifikasi oleh Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.
