"Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati [Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri]," ujar Yusril.
Dia menyatakan senang dapat membantu proses penyiapan RUU tersebut. Namun, secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Selain membahas agenda legislasi, pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi bagi kedua tokoh yang sudah saling mengenal sejak mengabdi di masa Orde Baru (Orba).
Keduanya juga sama-sama berjibaku dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan detik-detik terakhir berakhirnya rezim Presiden kedua RI Soeharto digilas tuntutan reformasi.
Menurut Yusril, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.