Presiden Mahkamah, Yuji Iwasawa, mengakui bahwa memang terdapat serangan oleh kelompok militan Rohingya Arsa menjelang Agustus 2017.
Meski demikian, ia menyatakan bahwa pasukan keamanan Myanmar "membunuh ribuan warga sipil Rohingya" saat mereka berusaha menyelamatkan diri ke Bangladesh.
Iwasawa menambahkan bahwa skala dan sifat operasi militer Myanmar "mencerminkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar" populasi Rohingya di bagian utara Negara Bagian Rakhine.
Ia juga memutuskan bahwa Myanmar melakukan "penghancuran bukti secara luas", termasuk dengan membakar atau menghilangkan mayat, serta gagal menyelidiki, menuntut, dan menghukum pihak-pihak yang melakukan tindak pidana genosida.
Menurut Iwasawa, pengadilan mengakui bahwa suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas genosida atau tindakan lainnya apabila perbuatan tersebut dilakukan "oleh aparat negara, atau oleh individu maupun kelompok yang tindakannya dapat diatribusikan kepada [negara]".
Jika individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka negara memiliki kewajiban hukum, katanya.
Kasus genosida di ICJ tergolong jarang, dan putusan ini berpotensi menjadi preseden bagi perkara-perkara serupa di masa mendatang.
Maria Elena Vignoli dari organisasi internasional Human Rights Watch mengatakan putusan tersebut "memberikan preseden penting bagi para korban genosida dan kejahatan berat lainnya di seluruh dunia dalam perjuangan mereka mencari keadilan".
Kasus Myanmar juga menunjukkan bagaimana unsur niat genosida dapat dibuktikan di pengadilan tertinggi PBB tersebut.
Mantan pengacara PBB, Oliver Windridge, mengatakan kepada BBC News bahwa putusan ini menunjukkan sebuah negara dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun bukti mengenai niat genosida sebagian besar bersifat tidak langsung, dan bukan berdasarkan perintah tertulis atau kebijakan resmi yang secara eksplisit menyerukan genosida.
"Putusan ini menunjukkan bagaimana ambang pembuktian yang berlaku dapat terpenuhi apabila bukti yang diajukan cukup kuat dan meyakinkan," katanya.
Selain itu, Gambia mengajukan kasus tersebut ke pengadilan meskipun tidak ada warga negaranya yang secara langsung menjadi korban.
Negara itu memanfaatkan ketentuan dalam Konvensi Genosida yang memungkinkan setiap negara peserta konvensi menggugat negara anggota lainnya.
Ketentuan yang sama digunakan oleh Afrika Selatan pada akhir 2023 ketika mengajukan gugatan terhadap Israel, dengan tuduhan bahwa negara tersebut melakukan genosida selama perang di Gaza dan bertujuan untuk "menghancurkan warga Palestina di Gaza".