NADIKABAR.COM — Divisi Propam Polri menggelar sidang etik terhadap Irjen Polisi ASN buntut ditetapkannya yang bersangkutan sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal.
“Hari ini sesuai rencana dilaksanakan sidang kode etik profesi Polri terhadap Saudara AS oleh Divisi Propam Polri,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir kepada awak media di Jakarta, Selasa.
Dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, terdapat empat anggota Polri yang ditetapkan sebagai tersangka, yakni LSP, ASN, EH, dan SU. Isir mengatakan bahwa sidang etik empat tersangka tersebut akan dilaksanakan secara bertahap.
“Secara bertahap sidang kode etik ini, dimulai pada saat ini kepada terperiksa AS,” katanya.
Kendati demikian, ia tidak mengungkapkan lebih lanjut susunan Komisi Kode Etik Polri yang memimpin sidang.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping) dan penghapusan data elektronik serta akses ilegal, yaitu LSP, AS, EH, dan SU.
Para tersangka yang merupakan perwira tinggi (pati) Polri tersebut diduga melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan para pengusaha. Perbuatan itu dilakukan pada 2025-2026.
Penyadapan tersebut diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi (LP) serta tanpa ada kaitannya dengan proses penegakan hukum.
Selain itu, para tersangka juga diduga melakukan penghapusan hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Adapun tersangka LSP, ASN, dan EH menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara tersangka SU belum bisa dilakukan penahanan lantaran masih dalam kondisi sakit pascastruk.
