NADIKABAR.COM β Divisi Propam (Divpropam) Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS terkait kasus dugaan penyadapan ilegal.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Divpropam Polri, Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa sidang telah berlangsung pada pukul 09.00 WIB.
βTadi sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap terduga pelanggar EHS,β katanya.
Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Pol. Hendro Pandowo sebagai ketua merangkap anggota, didampingi Irjen Pol. Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua merangkap anggota. Sementara itu, anggota komisi lainnya terdiri dari Irjen Pol. Untung Widiatmoko, Irjen Pol. Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Pol. Toni Ariadi Efendi.
Trunoyudo mengatakan, dugaan pelanggaran yang diperiksa dalam sidang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang, tindakan tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan dalam melakukan akses ilegal dengan menggunakan akses di lingkungan Bareskrim Polri Bagian Monitoring Robinopsnal, baik pada saat EHS menjabat sebagai Kabag Monitoring maupun ketika menjalankan tugas sebagai Plt. Kabag Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Ia memastikan sidang etik akan dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, dan menjunjung tinggi objektivitas, transparansi, serta akuntabilitas.
Ia juga memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal Polri.
βTentunya Polri menjunjung tinggi prinsip equality before the law bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,β katanya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Keempatnya berinisial LSP, AS, EH, dan SU.
Pada Selasa (10/11), Divpropam Polri menggelar sidang KKEP terhadap AS. Dalam persidangan tersebut, majelis menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Atas putusan tersebut, AS menyatakan mengajukan banding.