Pengiriman pesan tersebut menggunakan pendekatan behavioral insight, yakni komunikasi yang dirancang untuk mendorong kepatuhan sukarela tanpa langsung menekankan ancaman sanksi.
“Tujuannya memperbaiki mutu kepatuhan, memperbaiki kepatuhan sukarela, dengan memahami perilaku wajib pajak,” jelasnya.
DJP memastikan penentuan sasaran dilakukan berdasarkan sejumlah kriteria, antara lain bukti pemotongan berstatus valid dan telah dilaporkan oleh penerbit, merupakan pajak nonfinal, nilai dari PPh seluruh bukti potong dihapus mencapai minimal Rp100 ribu, serta memiliki NPWP yang sesuai dengan SPT Tahunan.
