DJP menjelaskan penerapan GMT merupakan bagian dari kesepakatan perpajakan internasional untuk mencegah persaingan penurunan tarif pajak yang tidak sehat atau race to the bottom, sekaligus membatasi praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.
Kerangka kebijakan tersebut meliputi Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rules (UTPR), dan Domestic Minimum Top-up Tax (DMTT).
DJP menilai penerapan pajak minimum global juga penting untuk menciptakan kesetaraan iklim usaha, sehingga perusahaan multinasional tidak memanfaatkan perbedaan ketentuan perpajakan antarnegara untuk meminimalkan kewajiban pajaknya.
