Maruhal menjelaskan bahwa pada diskusi tersebut nantinya akan dibahas yang berkaitan dengan skema pembiayaan infrastruktur daerah, apakah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) murni atau dengan skema lainnya.
"Seperti skema PPP (Public Partner Partnership), atau dengan skema obligasi daerah sebagian, jadi dicampur, sebagian APBD, APBN, ataupun dari obligasi daerah," ujarnya.
Maruhal mengatakan bahwa semua itu masih dalam ranah diskusi yang menggandeng para akademisi dan nantinya hasil diskusi tersebut apakah bisa dieksekusi menjadi kebijakan atau tidak tergantung pimpinan.
"Kami godok karena di sinilah forumnya, di sini hadir dari usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, peneliti, akademisi, dosen, masyarakat, dan lembaga-lembaga pembiayaan seperti ADB sama World Bank," katanya.
