NADIKABAR.COM — Inspektur Provinsi DKI Jakarta Dhany Sukma menilai pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu area yang memiliki tingkat risiko tinggi terjadi kecurangan (fraud) sehingga membutuhkan perhatian dan pengawasan secara serius.
“Karena itu, langkah pencegahan harus dilakukan sejak awal, bahkan sebelum proses pengadaan berikutnya dilaksanakan,” kata Dhany Sukma di Jakarta, Kamis.
Ia mengatakan pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar proses administratif, maupun upaya merealisasikan anggaran, namun bagian penting dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Untuk memastikan setiap proses berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas, tata kelola perlu diperkuat sekaligus mengintensifkan langkah deteksi dini terhadap potensi kecurangan (fraud).
Ia mengatakan langkah pencegahan dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis yang bertujuan meneguhkan kembali komitmen untuk melakukan belanja pemerintah secara bijak dan sesuai kebutuhan serta kepentingan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan dukungan dan penghargaan melalui berbagai tunjangan kepada ASN. Karena itu, sudah selayaknya hal tersebut diimbangi dengan tanggung jawab, integritas, dan komitmen dalam menjalankan tugas,” kata dia.
Menurut Dhany, bimbingan teknis itu tidak hanya menjadi sarana memperkuat pemahaman mengenai integritas, tetapi juga momentum untuk mengevaluasi, sekaligus memperbaiki tata kelola pengadaan agar semakin efektif, efisien, dan menghasilkan akuntabilitas yang tinggi.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Jakarta Utara menggelar kegiatan Bimbingan Teknis Penguatan Tata Kelola dan Deteksi Dini Pencegahan Fraud dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang diselenggarakan Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara selama dua hari,bl yakni 11–12 November 2026, di Kantor Wali Kota Jakarta Utara.
“Kami mengapresiasi kepada Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, khususnya Inspektorat Pembantu Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara, atas inisiatif penyelenggaraan kegiatan tersebut,” kata Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat.
Hendra mengatakan penguatan tata kelola pengadaan memiliki arti strategis karena berkaitan langsung dengan keberhasilan pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
“Keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak cukup hanya dilihat dari tuntasnya administrasi maupun tingginya serapan anggaran. Lebih dari itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta berlandaskan integritas,” kata Hendra.
Ia menegaskan setiap rupiah anggaran pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata yang dapat dirasakan masyarakat.
“Melalui penguatan kapasitas, peningkatan kewaspadaan, dan pengawasan yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Jakarta Utara berharap tercipta ekosistem pengadaan barang dan jasa yang semakin profesional dan berintegritas,” kata dia.
