NADIKABAR.COM — Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Sosial Chico Hakim menekankan persoalan rasio gini masih menjadi perhatian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta karena masih berada di kisaran 0,435 meskipun angka kemiskinan turun.

“Pemprov DKI menyadari bahwa tantangan belum selesai. Rasio gini yang masih berada di kisaran 0,435 menunjukkan bahwa ketimpangan perlu terus dikerjakan secara serius,” kata Chico di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan persentase penduduk miskin di Jakarta tercatat sebesar 3,96 persen pada Maret 2026, atau setara dengan sekitar 432.620 orang.

Angka ini turun dari 4,03 persen pada September 2025 dan menjadi pertama kalinya dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta berada di bawah 4 persen.

Penurunan ini sejalan dengan perbaikan sejumlah indikator ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka tercatat 5,79 persen pada Mei 2026, sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja naik menjadi 66,05 persen.

Chico mengatakan di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Jakarta tetap relatif solid dengan inflasi yang terkendali.

Menurut Chico, capaian tersebut tidak terlepas dari keberlanjutan bantalan sosial yang dijalankan Pemprov DKI Jakarta.

Chico menyebut Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terus memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.

Bantuan biaya pendidikan untuk sejumlah sekolah swasta pun turut meringankan beban keluarga.

Selain itu, lanjut Chico, bantuan sosial, akses layanan kesehatan, serta program rusun membantu menstabilkan pengeluaran rumah tangga berpenghasilan rendah sehingga daya beli lebih terjaga.

“Bantalan sosial seperti KJP, KJMU, dan pelatihan keterampilan harus terus berjalan agar warga yang sudah naik kelas tidak mudah kembali, sekaligus kita tetap fokus menekan ketimpangan,” ucap Chico.

Chico mengatakan arah kebijakanke depan tetap pada penguatan bantalan sosial, peningkatan kualitas tenaga kerja, perluasan kesempatan ekonomi bagi usaha kecil, serta menjaga stabilitas ekonomi agar peningkatan kesejahteraan dapat dirasakan lebih merata.

“Pemprov DKI Jakarta akan terus memantau data BPS secara berkala dan menyesuaikan program berdasarkan kondisi di lapangan,” kata Chico.