Aduan pertama diajukan oleh Azhar Sidiq S. dan Muhamad Afghan Ababil dari Persatuan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) melalui Nomor 038/01-08/SET-02/X/2026 pada Kamis (8/10). Kemudian, aduan kedua disampaikan oleh Sri Afrianis dan Dudy Agung Trisna dari Yayasan Dewi Keadilan yang diberikan tanda terima Nomor 039/01-08/SET-02/X/2026 pada Jumat (9/10).

Beberapa hari setelah dua aduan tersebut, DKPP kembali menerima dua aduan pada Selasa (13/10). Aduan pertama disampaikan oleh dua orang pengacara Novi Manaban dan Paman Nurlette melalui Nomor 041/02-12/SET-02/X/2026. Pada saat yang sama, aduan kedua dilayangkan oleh Ibnu Jandi melalui Nomor 044/02-13/SET-02/X/2026.

Kemudian, satu aduan terakhir berasal dari berbagai organisasi, di antaranya adalah Brahma Aryana (Sekjen KIPP), Ansufri Sambo (Plt. Ketua Umum Partai Ummat), Muhammad Sadiq (Plt. Sekjen Partai Ummat), Denny Indrayana (pengacara), Moeryono Aladin (FPP TNI), dan Soenarko (FPP TNI). Aduan yang diregistrasi dengan tanda terima Nomor 045/01-14/SET-02/X/2026 mengadukan Ketua dan seluruh Anggota KPU RI.

Aduan terakhir diajukan mantan Wamenkumham Denny Indrayana yang juga jadi salah satu penggugat ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam aduannya, Denny dkk menuding KPU melakukan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Dia mengungkit perdebatan antara Anggota Komisi II DPR dengan mantan Ketua KPU Hasyim soal pasal itu.