Doli Golkar Sebut Gibran Harusnya Bilang Mundur ke Publik, Prosesnya di DPR

NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia merespons soal Wapres Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niat mundur dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Doli menilai permintaan pengunduran diri itu seharusnya disampaikan langsung ke publik.

"Ya kita kan belum bisa memastikan soal begini ya. Pengunduran diri itu kan ya disampaikan ke publik menurut saya, ya, kalau memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri," ujar Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Menurut Doli, secara konstitusi pengunduran diri Gibran dari jabatan wapres bukan disampaikan ke presiden. Sebab, Doli menilai presiden tidak ada hak untuk menerima atau menolaknya.

"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan nggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu," ucapnya.

Melainkan, kata Doli, DPR sebagai lembaga legislatif punya kewenangan menyikapi pengunduran diri Gibran jika sudah dinyatakan secara resmi. Mundurnya seorang wapres nantinya akan diproses di DPR.

"Nah justru kalau ya kalau nih, kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi ya, tentang pengunduran diri," ungkapnya.

Sebelumnya, Prabowo menerima Wapres Gibran di Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Gibran berbincang mengenai polemik ijazah Gibran pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

"Namun, di dalam diskusi, Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," ucap Mensesneg Prasetyo Hadi di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11).

Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta waktu kepada Prabowo agar diberi kesempatan membuktikan dokumen terkait polemik ijazah sah.

"Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara," ujar Pras.