NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan DPR RI menggunakan hak menyatakan pendapat terkait peluang pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, dua hak lain yang dimiliki DPR tidak relevan jika terkait polemik Gibran.
"Makanya dari awal saya mengatakan, hak yang relevan yang digunakan oleh DPR dalam kaitan putusan MK pada saat itu, apalagi sekarang sudah ada putusan MA, itu hak menyatakan pendapat, gitu," kata Doli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Anggota Komisi II DPR itu menyebut sudah ada komunikasi dengan fraksi partai lain di DPR terkait polemik Gibran ini. Doli menyebut komunikasinya dengan partai lain mencermati aspirasi yang ada di masyarakat selama ini.
"Saya sudah dihubungi oleh beberapa teman-teman eh dari fraksi yang lain. Kita sudah komunikasi. Hari ini juga mungkin kita akan tindak lanjuti komunikasi itu. Intinya dari hasil komunikasi yang selama ini saya dapatkan, kita betul-betul sangat mencermati aspirasi dari publik," ujarnya.
"Makanya dari komunikasi kita selama ini, mungkin hari-hari inilah ya, 1-2 hari ini kita akan apa namanya, lanjutkan komunikasi yang selama ini kita apa lakukan. Ya mudah-mudahan ada kesimpulan dalam pertemuan itu nanti," tambahnya.
Doli menyebut respons dari partai lain terkait hak menyatakan pendapat DPR ini positif. Namun dia belum bisa menyimpulkan bagaimana nanti respons dari partai lain terkait polemik Gibran ini.
"Rasa-rasanya sih responsnya positif, ya, gitu ya. Saya nggak bisa, kan itu kan gini, sekali lagi mengatakan hak-hak yang diatur dalam konstitusi itu, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, itu hak anggota loh, ya," sebutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah setelah masa reses DPR. Dia menyebutkan sampai saat ini prosesnya masih sebatas pembahasan informal antarfraksi di DPR.
"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Dasco mengatakan sudah banyak masukan dari beberapa pihak terkait polemik Gibran ini. Masa reses DPR sendiri akan berakhir besok.
"Untuk mengenai dinamika yang ada, memang dari banyak organisasi masyarakat maupun anggota-anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan aspirasi melalui mekanisme yang ada di DPR mengenai masalah wapres," sebutnya.
Dasco menyebutkan, setelah pembukaan masa sidang besok, proses-proses yang ada bisa berjalan. DPR sendiri masih menunggu salinan resmi dari putusan MA terkait suket ijazah Gibran.
"Ya, kan besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," sebutnya.
"Oleh karena itu, kami mungkin menunggu setelah besok masa sidang. Untuk apa yang terjadi pada saat ini, nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," tambah dia.
