NADIKABAR.COM — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri tidak memengaruhi proses pengajuan hak menyatakan pendapat (HMP) di DPR terkait wacana pemakzulan.
“Memang ada yang menganjurkan sebaiknya Pak Gibran mengundurkan diri, tetapi itu kembali ke yang bersangkutan. Di luar itu, proses yang terjadi di DPR kan tidak bisa juga diam,” ujar Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan komunikasi lintas fraksi mengenai penggunaan HMP telah berlangsung sebelum munculnya informasi mengenai niat pengunduran diri Gibran.
Menurut Doli, proses pengajuan HMP di DPR merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan setara SMA milik Gibran.
Ia menilai parlemen perlu menyikapi kedua putusan lembaga peradilan tersebut karena menyangkut persoalan yang menjadi perhatian publik.
“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua putusan dari Mahkamah tertinggi kita. Publik juga menunggu, setelah putusan MK dan MA, DPR mau buat apa? Nanti kalau DPR tidak menyikapi, rakyat mempertanyakan eksistensi DPR,” katanya.
