NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengatakan pihaknya akan merevisi aturan penyetaraan pendidikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) guna mencegah polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka terulang.
"Kami berencana memasukkan penyetaraan ini ke dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional sehingga kita memiliki payung hukum yang kuat," kata Lalu saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (13/11).
Ia mengatakan polemik ijazah Gibran menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk Komisi X DPR. Karena itu, diperlukan regulasi yang jelas agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.
"Kita harus memiliki regulasi yang betul-betul menjadi acuan, bukan regulasi yang penafsirannya berbeda-beda, seperti yang terjadi kemarin, penafsiran masing-masing orang berbeda-beda terhadap surat keterangan itu," ujarnya.
Menurut Lalu, kejelasan regulasi penting karena tidak sedikit warga negara Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri. Ketentuan penyetaraan diperlukan agar proses pengakuan pendidikan memiliki dasar hukum yang jelas.
