NADIKABAR.COM — DPR berencana mengkaji wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) ke Taman Nasional Alas Purwo (TNAP).

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyebut kajian ini akan dibahas oleh Komisi IV selaku pihak yang membidangi sektor kehutanan.

"DPR tentu akan coba minta nanti Komisi IV untuk apa, membicarakannya, mengkaji dengan mitra-mitra terkait ya," kata Saan ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/11).

Menurut Saan, wacana ini harus dipertimbangkan supaya seluruh pihak dapat melihat sisi positif serta sisi negatif apabila Badak Jawa nantinya bakal dipindah.

"Karena ini kan kita harus tetap menjaga apa, agar Badak Jawa tuh tidak punah dan tetap hidup nyaman ya," ucapnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman mengatakan pemindahan Badak Jawa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

"TNUK merupakan satu-satunya rumah dan habitat terakhir di dunia, bagi kelangsungan hidup satwa dengan nama latin rhinoceros sondaicus. Lempar wacana pemindahan habitat hewan langka tanpa kajian mendalam, akan memicu kamarahan dunia," kata Alex melalui keterangan resmi, Senin (16/11).

Alex menjelaskan habitat Badak Jawa di Ujung Kulon menjadi habitat utama dan terakhir. Bahkan UNESCO telah menetapkannya sebagai Situs Warisan Dunia (UNESCO World Herritage Site).

Menurut Alex, Badak Jawa yang berstatus sebagai satwa paling langka dan terancam punah di dunia ini, telah mendapatkan perlindungan ketat dari berbagai lembaga dan perjanjian internasional.

Alex merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) yang melarang setiap orang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup atau mati (Pasal 21 ayat 2), dengan ancaman pidana penjara dan denda bagi pelanggarnya (Pasal 40 ayat 2)

Oleh karena itu, Alex menyarankan pemerintah tidak mengambil keputusan untuk memindahkan Badak Jawa. Menurutnya, pemerintah perlu mengkaji ulang wacana pemindahan Badak Jawa mulai dari risiko ekologis hingga aspek pendanaan.

"Jangan sampai, perlindungan Badak Jawa ini justru menjadi alasan yang memicu ketidakpastian atas masa depan habitatnya," ucap Alex.

Di sisi lain, Kementerian Kehutanan menyebut kawasan Ujung Kulon yang menjadi habitat Badak Jawa, rentan terhadap bencana alam.

Kementerian Kehutanan, dalam laman resminya, menjelaskan pengembangan habitat kedua jadi salah satu pilihan strategi konservasi jangka panjang.

Hal ini untuk mengurangi risiko yang dihadapi populasi badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut Ristianto Pribadi mengatakan pengembangan habitat kedua badak Jawa menjadi perhatian konservasi sejak beberapa dekade lalu.

Berbagai alternatif lokasi pernah dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya memperkuat keberlangsungan spesies ini.