NADIKABAR.COM — Komisi VII DPR RI mendalami berbagai isu mulai saat uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap sejumlah calon Dewan Pengawas (Dewas) Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI).
"Berbagai isu yang menjadi perhatian mulai dari upaya transformasi digital, kecerdasan buatan, penguatan inovasi, hingga pembenahan lembaga," kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu.
ia menilai persoalan fundamental RRI ini saat ini adalah audiens yang terus menurun dan pendengarnya itu semakin menua. Sementara generasi muda saat ini lebih memilih media sosial, YouTube, TikTok dan platform digital lainnya.
"Tidak hanya sekadar memindahkan konten radio ke platform digital, itu sudah dikatakan digitalisasi gitu. Tetapi benar-benar bisa menjadi media publik yang relevan, dipercaya dan kembali kita pernah di era yang lama," kata Evita.
Menurut dia RRI memiliki mandat pelayanan publik yang harus menjamin independensi, netralitas, pemerataan informasi sampai ke daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T). Namun, RRI menghadapi tantangan keterbatasan anggaran dan tuntutan untuk meningkatkan efisiensi serta mencari sumber pendanaan baru.
Para calon Dewas itu diminta mencari cara membangun sistem pengawasan yang mampu menjaga independensi dan kualitas editorial, meningkatkan kinerja dari direksi-direksi, sekaligus mendorong optimalisasi aset.
"Juga teknologi dan sumber pendanaan baru tanpa harus mengorbankan value daripada value publik daripada RRI itu sendiri," tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati meminta agar para calon Dewas, khususnya yang pernah berkarir di RRI untuk mencari kelemahan-kelemahan mendasar di tubuh RRI yang selama ini sulit dibenahi.
"Calon dewan pengawas ini harus bisa mengawasi tapi dengan cara yang tentunya bisa didiskusikan dan dikomunikasikan dengan baik," kata Saraswati.
