"Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tak harus ditempuh secara hierarkis," kata dia.
Merujuk Pasal 210 ayat (2) huruf c UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD secara eksplisit menyebutkan materi dan bukti yang sah atas dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden menjadi dasar pengajuan HMP.
"Pertanyaannya, apakah persoalan ijazah ini masuk kualifikasi "tidak pernah memenuhi syarat pencalonan" atau "tidak lagi memenuhi syarat saat menjabat" sebagaimana dalam rumusan Pasal 7A ayat (1) UUD 1945?" Kata dia.
Terpisah, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengaku pihaknya segera memproses usulan untuk menindaklanjuti putusan MA yang membatalkan Suket penyetaraan ijazah Gibran. Dasco mengatakan usulan tersebut baru akan diproses pada Selasa (10/11) setelah DPR memasuki masa sidang pasca-reses.
Dasco mengungkapkan pimpinan DPR banyak menerima usulan dari sejumlah pihak untuk memproses atau menindaklanjuti polemik ijazah Gibran. Usulan datang dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi.
