NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mendorong pemerintah memperkuat penertiban pungutan liar (pungli) terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), terutama di kawasan wisata, untuk menjaga iklim usaha dan mendukung pertumbuhan pariwisata.
Chusnunia menyampaikan hal tersebut merespons kasus dugaan pungli yang dialami pelaku usaha food truck Bolosego di kawasan Alun-Alun Kidul (Alkid), Yogyakarta, yang sebelumnya ramai diperbincangkan publik.
“Kasus Bolosego menunjukkan sebuah pelajaran meski para pengusaha telah memilih jalan legal belum dapat dipastikan bebas dari pungli dan ini mendapat perhatian publik karena terjadi di daerah wisata, bagaimana dengan daerah-daerah lain yang kurang mendapat perhatian,” ujar Chusnunia dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Menurut dia, praktik pungli dapat mengganggu ekosistem UMKM karena menambah beban biaya operasional dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Kondisi tersebut juga berpotensi memengaruhi citra kawasan wisata apabila tidak ditangani.
