Ia menilai perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan perlu menjadi prioritas untuk melindungi pekerja dari berbagai risiko sekaligus menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga yang ditinggalkan ketika pencari nafkah mengalami kecelakaan kerja atau meninggal dunia.

Untuk itu, Asep mendorong sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (pemda), BPJS Ketenagakerjaan, DPRD, dan pemangku kepentingan lainnya agar program perlindungan pekerja rentan dapat berjalan secara lebih efektif.

Menurut dia, pemerintah daerah memiliki peran strategis melalui kebijakan, penganggaran, serta kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan.