Ansari juga mendorong pemerintah melalui kementerian terkait mengambil langkah konkret dalam memastikan hak-hak korban terpenuhi.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Kementerian Sosial (Kemensos) diharapkan dapat memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan lembaga pendamping untuk memastikan korban memperoleh perlindungan, pendampingan, serta pemulihan secara menyeluruh.

"Jangan sampai korban justru mengalami tekanan atau ketakutan untuk mencari keadilan. Negara harus hadir memberikan perlindungan, memastikan hak-hak korban terpenuhi, dan mencegah terjadinya intimidasi,” ujarnya.