NADIKABAR.COM β€” Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memastikan program pengiriman pemuda desa ke Jepang terbebas dari risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

β€œMakanya ada tindak pidana perdagangan orang karena saking orangnya mau. Orang diperdagangkan, diperjualbelikan. Sampai itu pun rela mereka,” ujar Lasarus dikutip di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, potensi persoalan tersebut perlu diantisipasi dengan memastikan seluruh proses program, mulai dari rekrutmen, pelaksanaan, hingga pelatihan, memiliki mekanisme yang jelas dan dapat dipahami masyarakat desa. Hal itu elah dia sampaikan dalam rapat kerja bersama Kemendes PDT.

Lazarus kemudian meminta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto terlebih dahulu melakukan investigasi serta mengidentifikasi berbagai persoalan yang muncul di lapangan sebelum program kembali dilanjutkan.

β€œSaya minta Pak Menteri lakukan investigasi dulu, belanja masalah lagi, kemudian rapikan dulu ke bawah, baru kita start lagi dari anggota,” katanya.

Ia menilai pembenahan diperlukan karena masih terdapat sejumlah persoalan teknis, termasuk biaya pelatihan serta pengurusan dokumen bagi peserta yang akan berangkat ke luar negeri.

β€œKarena ini masalah teknis, ya teknis rekrutmen, teknis pelaksanaan, teknis pelatihan, dan seterusnya, saya minta Pak Menteri rapikan dulu ini,” ujar Lazarus.

Selain memastikan mekanisme program, ia mendorong pemerintah menghadirkan dukungan anggaran agar kendala pembiayaan tidak menjadi hambatan bagi pemuda desa yang menjadi sasaran program.

Sebelumnya Mendes Yandri telah meminta dukungan Komisi V DPR RI untuk mempercepat rekrutmen pemuda desa yang akan mengikuti pembelajaran dan bekerja di Jepang.

"Mohon bantuan para anggota (Komisi V DPR RI) yang terhormat karena targetnya 70 ribu orang yang ke Jepang, tapi sampai sekarang faktanya baru 2.780 orang tersebar di 33 provinsi, kabupaten 277 orang, dan kecamatan baru 1.090 orang,” katanya.