Dilansir laman DPR, fraksi partai politik di DPR menekankan perlunya penguatan sistem statistik nasional agar lebih terintegrasi, adaptif terhadap teknologi baru seperti Big Data, serta menjamin kualitas dan kedaulatan data guna mendukung kebijakan berbasis bukti.

RUU perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 itu dipandang mendesak untuk menjawab tantangan era digital dan mengatasi persoalan tumpang tindih data.