DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya disahkan menjadi undang-undang sebagai upaya memperkuat pemulihan kerugian negara dan korban kejahatan melalui mekanisme pengambilalihan aset hasil tindak pidana.
2. KPK duga HUT ke-222 Klaten dikorupsi dan tiap kecamatan beri Rp50 juta
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga acara peringatan Hari Ulang Tahun ke-222 Kabupaten Klaten dikorupsi, dan tiap kecamatan diduga diminta untuk menyetorkan uang hingga Rp50 juta ke pihak-pihak terkait.
3. KPK periksa Kepala Bea Cukai Tanjung Emas dan 2 saksi kasus Bea Cukai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas berinisial KH dan dua orang lainnya sebagai saksi pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.