NADIKABAR.COM — Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto tidak harus menyetujui pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hal ini disampaikan Doli usai pengumuman Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menyatakan niatan Gibran untuk mundur dari jabatan sebagai wakil presiden.
"Kan tidak ada diatur dalam konstitusi kita bahwa pengunduran diri soal wakil presiden itu diserahkan ke presiden dan presiden yang kemudian menyetujui, kan enggak ada, tidak ada aturan yang seperti itu, gitu lho," kata Doli ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Doli menegaskan jika Gibran berniat mengundurkan diri, maka DPR/MPR yang akan memproses terkait hal ini, bukan presiden. DPR/MPR dalam prosesnya pun tidak berwenang menolak pengunduran diri Gibran. Ia merujuk pada Pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
"Ya saya kira tidak punya kewenangan juga untuk, ya kalau misalnya ada orang mau menyatakan pengunduran diri, itu kan sudah masuk kepada pasal 8 itu loh," lanjut Doli.
Pada pasal tersebut, dijelaskan jika wakil presiden berhenti dalam masa jabatannya dan menyebabkan terjadi kekosongan kursi, maka DPR/MPR meminta presiden mengusulkan dua nama sebagai calon wakil presiden.
Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) yang menjadi rujukan Doli secara lengkap berbunyi "Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai habis waktunya.
Kemudian, lanjut pasal 8 ayat (2) secara lengkap berbunyi "Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden".
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut hari ini berlangsung pertemuan antara Prabowo dan Gibran yang berlangsung selama 2,5 jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran mengatakan niatnya hendak mengundurkan diri dari jabatan usai MA dan MK mengeluarkan putusan.
MA sebelumnya memutuskan surat keterangan (suket) penyeteraan ijazah SMA Gibran tidak sah atau batal sementara MK menyatakan tidak menemukan ijazah setara SMA pada dokumen kelulusan luar negeri Gibran.
Selain itu, tekanan politik pun kian menguat di parlemen usai Sidang Paripurna DPR pada 10 November 2026. Sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR disebut telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran.
