"Ketika secara administrasi sudah selesai bisa dilelang awal, supaya nanti ketika ditetapkan, boleh berkontrak langsung. Awal Januari atau akhir Januari sudah bisa dikerjakan," ujarnya.
Sastra menilai mekanisme tersebut juga menjadi langkah untuk mencegah keterlambatan penyelesaian pembangunan seperti yang terjadi pada sejumlah kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Ia berharap proyek yang telah ditetapkan dapat diselesaikan sesuai jadwal tanpa harus melewati batas tahun anggaran.
"Kita berharap tidak ada lagi kegiatan-kegiatan yang ketika waktunya sudah ditentukan, tetapi lewat batas pengerjaannya," katanya.
Selain itu, Sastra menyebutkan, percepatan lelang proyek bernilai besar juga sejalan dengan pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah.
