"Kami minta nanti semua jabatan lowong ini harus segera diisi sesuai dengan proporsionalitas," imbuhnya.

Politikus PPP juga meminta BKD NTB menerapkan sistem meritokrasi dalam proses pengisian jabatan. Berdasarkan evaluasi DPRD NTB, dia melanjutkan, pengisian jabatan sebelumnya kerap tidak sesuai dengan kompetensi.

Akri mendorong skema rekrutmen diproses cepat dengan menerapkan manajemen talenta, sesuai dengan arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal. DPRD NTB memberi tenggat waktu agar seluruh kursi kosong tersebut rampung terisi paling lambat akhir September 2026.