Dia menyampaikan bahwa sejak ditindaklanjutinya usulan eksekutif pada 23 Februari 2026 dan hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri pada 3 Agustus 2026, Bapemperda bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Komisi E DPRD DKI, dan pemangku kepentingan terkait telah melaksanakan serangkaian penelaahan secara intensif.
Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa Raperda tersebut telah disesuaikan dengan peraturan undang-undang yang lebih tinggi dan kebutuhan di DKI Jakarta.
Aziz mengatakan, Bapemperda DPRD Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa seluruh proses pembentukan peraturan daerah tersebut memenuhi azas pembentukan perundang-undangan yang baik, transparan, dan akuntabel.
