NADIKABAR.COM — Ketua DPRD Provinsi Jambi Muhammad Hafiz minta aparat penegak hukum (APH) usut tuntas pelaku penanaman puluhan batang bibit kelapa sawit di dalam kawasan taman hutan raya (Tahura) Sultan Thaha Saifuddin di wilayah Senami Kabupaten Batang Hari.
"Tentu apa pun ceritanya, yang namanya kawasan hutan itu tidak bisa dilakukan penanaman karena itu memang sudah ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, apalagi kalau sampai melakukan pembakaran itu merugikan masyarakat," kata Hafiz di Jambi, Selasa.
Untuk itu, Hafiz meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut persoalan ini sampai tuntas termasuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab di balik penanaman sawit ilegal tersebut.
Ia juga mendesak agar aparat menyelidiki kemungkinan adanya keterkaitan pihak penanam sawit dengan insiden kebakaran hutan dan lahan yang terjadi beberapa waktu lalu.
Dirinya menegaskan, aturan hukum terkait kawasan hutan sudah jelas dan harus ditegakkan, pihaknya terus mendorong aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan konservasi tersebut.
