NADIKABAR.COM — Hal itu dilakukan saat Komisi B bertandang ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sragen, Rabu (18/11). Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Sri Hartini, dan diterima oleh Kabid Lingkungan Hidup Edi Hartono beserta jajaran.
Saat berdiskusi, DLH Kabupaten Sragen menyampaikan sejumlah masukan untuk memperkaya substansi raperda. Masukan tersebut di antaranya mengenai penguatan dukungan terhadap program rehabilitasi lahan, pengaturan mekanisme keterlibatan pihak swasta melalui kewajiban dan optimalisasi CSR, dan peningkatan partisipasi/ kesadaran aktif masyarakat menjaga kelestarian lingkungan.
Terkait pembagian bibit kepada masyarakat, DLH Kabupaten Sragen menjelaskan pengawasan dan evaluasi tetap dilakukan melalui monitoring setiap triwulan. Namun, pelaksanaannya masih dilakukan secara sampling karena keterbatasan anggaran dan sumber daya. Di Kabupaten Sragen masih terdapat sekitar 463 hektare lahan kritis. Dari luasan lahan tersebut untuk kategori sangat kritis mencapai 119 hektare.
Pemkab Sragen menyatakan komitmennya untuk terus melakukan upaya rehabilitasi agar kondisi lahan tersebut tidak semakin memburuk. Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah membangun aplikasi berbasis web Simpahtis (Sistem Informasi Peta Lahan Kritis) Kabupaten Sragen. Aplikasi tersebut menjadi sarana pendataan dan pemantauan kondisi lahan kritis.