"Masyarakat tidak meminta perlakuan istimewa. Mereka hanya mengharapkan kesempatan yang adil untuk bekerja dan berusaha di tanah kelahirannya sendiri," ujarnya.
Untuk memastikan investasi tersebut memberikan efek berganda bagi perekonomian daerah, ia mendorong perusahaan dan pemerintah daerah untuk memperhatikan lima agenda utama.
Pertama, memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal melalui pemetaan kebutuhan pekerja, keterbukaan informasi lowongan, pelatihan keterampilan, hingga sertifikasi kompetensi agar masyarakat mampu mengisi berbagai posisi sesuai kualifikasi.
Kedua, melibatkan pengusaha lokal dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok perusahaan, termasuk sektor transportasi, katering, logistik, akomodasi, konstruksi, dan kebutuhan operasional lainnya.
Ketiga, memperkuat program pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan sektor pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi produktif desa agar masyarakat memiliki sumber penghidupan berkelanjutan.
Keempat, mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk menyusun peta jalan manfaat investasi bersama perusahaan, dengan target terukur terkait penyerapan tenaga kerja lokal, keterlibatan pengusaha daerah, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan infrastruktur pendukung.
