“Ini menjadi potret buruk koordinasi antar-OPD yang perlu diperbaiki. Kalau sudah diajukan sejak Maret, seharusnya ada tindak lanjut. Apalagi sekarang sudah mendekati pembahasan APBD 2027,” ujarnya.
Ia mengatakan Pemkot Surabaya perlu memetakan kondisi seluruh sekolah negeri, baik tingkat sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP). Pendataan diperlukan untuk mengidentifikasi sekolah yang membutuhkan tambahan ruang kelas, perbaikan bangunan, atau pengadaan sarana belajar.
Menurut Bahtiyar, penanganan tidak harus menggunakan anggaran yang sama untuk setiap sekolah. Kebutuhan dan tingkat urgensi masing-masing sekolah perlu diverifikasi agar alokasi anggaran sesuai dengan persoalan di lapangan.
“Setiap sekolah tentu memiliki kebutuhan berbeda. Ada yang kekurangan ruang kelas, ada yang bangkunya sudah tidak layak. Semuanya perlu dicek terlebih dahulu, kemudian ditentukan mana yang paling mendesak,” katanya.
