"Saya menghormati seluruh aspirasi, kritik, dan saran dari masyarakat terkait dinamika yang terjadi saat ini. Saya tidak ingin dinamika yang terjadi saat ini menjadi polemik politik yang berkepanjangan," ujar Gibran di Istana Wapres.
Dia mengatakan Prabowo sudah seperti sosok ayah bagi dirinya. Dia menyebut Prabowo memberi masukan.
"Tadi pagi saya bertemu dengan Bapak Presiden. Pak Presiden ini sudah seperti ayah saya sendiri, beliau memberikan banyak saran dan masukan terkait dinamika yang terjadi saat ini," ujarnya.
"Salah satu saran beliau itu adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen-dokumen dari SD sampai S-1 dan juga berkoordinasi dengan Dikdasmen untuk mengajukan PK di MA, itu saja," ujarnya.
Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan menyatakan tidak benar Presiden Prabowo menyarankan agar Gibran 'fight' di PTUN. Syahganda mengutip pernyataan Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bahwa tidak ada lagi celah untuk membuktikan keabsahan ijazah Gibran. Yusril mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah final.
"Ini sudah ada dua putusan dari badan peradilan tertinggi negara kita," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final," imbuh dia.
Pada Rabu (11/11/2026), 120 anggota DPR resmi mengajukan usul penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) terhadap Gibran. Usulan itu telah diserahkan ke Pimpinan DPR.
