Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Irwan Meilano menegaskan penandatanganan pernyataan bersama tersebut bukan merupakan persetujuan atau pengesahan proyek, penetapan lokasi definitif, maupun pemberian hak karbon kepada pihak pengusul.
Ia menyatakan setiap proyek tetap wajib memenuhi seluruh tahapan dan persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia mengatakan pengembangan karbon biru juga harus memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat pesisir melalui penerapan prinsip persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan (Free, Prior and Informed Consent/FPIC), rencana pembagian manfaat (benefit-sharing plan), serta mekanisme pengaduan (grievance mechanism).