NADIKABAR.COM — Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (PP KMHDI) menilai selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus berkomitmen untuk menyejahterakan masyarakat dengan berbagai program.
Ketua Umum PP KMHDI Wayan Ardi Adnyana dalam keterangan di Jakarta, Kamis mengatakan KMHDI menempatkan evaluasi pemerintahan sebagai pengujian terhadap hasil kebijakan, bukan sekadar penilaian politik.
KMHDI, kata dia, tidak melihat dua tahun pemerintahan dari panjangnya daftar program. Namun, melihat persoalan apa yang benar-benar berkurang, siapa yang memperoleh manfaat, dan siapa yang masih menanggung ongkos pembangunan.
"Pemerintah memiliki mandat untuk bekerja, tetapi masyarakat memiliki hak untuk menguji hasilnya. Astacita tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan; ia harus dapat ditelusuri jejaknya sampai pada kehidupan rakyat," ujar Ardi.
Wayan mengatakan sejumlah indikator menunjukkan kinerja ekonomi tetap tumbuh. Ekonomi Indonesia pada triwulan II 2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 sebesar 4,65 persen dengan rata-rata upah buruh Rp3,39 juta.
"Kemiskinan pada Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau 22,93 juta orang. Namun, gini ratio pada periode yang sama tercatat 0,368, naik dari 0,363 pada September 2025. Angka-angka tersebut penting, tetapi tidak boleh berhenti sebagai daftar capaian," ucapnya.
