NADIKABAR.COM — Korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menuai kecaman dari berbagai pihak. Dana yang semestinya digunakan untuk korban dan mempercepat pemulihan pascabencana disalahgunakan untuk kepentingan pribadi.
Dugaan penyalahgunaan dana bencana itu terungkap lewat operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB Selasa (13/10/2026). Sebanyak 14 orang ditangkap dalam operasi tersebut, termasuk Sekretaris Utama (Sestama) BNPB Rustian dan sejumlah pihak swasta.
Dari OTT di Kantor BPN, KPK menetapkan lima orang tersangka. Salah satu tersangka merupakan adik dari Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto bernama Bima Setiawan yang statusnya sebagai Tenaga Ahli di BNPB.
1. Gery Prasetiawan selaku pihak swasta2. Syifa Nrika Ghifarian selaku swasta3. Gabriel Purwaka Sigit selaku Kasubdit pengelolaan bantuan dan dan kedaruratan BNPB sekaligus PPK4. Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli sekaligus Adik Kepal BNPB Letjen TNI Suharyanto5 Richard Erlangga selaku Tenaga ahli Suharyanto
KPK mengatakan sampai saat ini barang bukti yang telah disita berupa uang Rp 3,3 miliar, ratusan gram emas, hingga kripto. diperkirakan nilai kripto mencapai miliaran rupiah.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR Abdul Wachid prihatin dengan OTT yang terjadi di lingkungan BNPB. Dia mengatakan rakyat sedang susah dilanda bencana.
"Sangat prihatin, dalam kondisi negara sedang dilanda bencana dan rakyat susah kok ada yang memanfaatkan korupsi!" kata Abdul Wachid saat dihubungi, Rabu (14/10/2026).
Dia mendukung KPK menuntaskan kasus tersebut. Dia menegaskan kasus itu harus diusut.
"Saya minta APH segera usut tuntaskan kasus korupsinya," imbuh dia.
Anggota Komisi VIII DPR, Atalia Praratya, juga menyayangkan kondisi tersebut. Atalia menegaskan tindakan ini mencederai integritas BNPB.
"Kami di Komisi VIII tentu sangat menyayangkan jika dugaan tindak pidana korupsi ini benar-benar terbukti. Hal ini jelas mencederai integritas dan profesionalitas BNPB," ujar dia.
Dia menyayangkan dana tersebut berakhir dikorupsi. Sebab, setiap rupiah di dana tersebut untuk keselamatan nyawa dan membantu rakyat.