Pada kesempatan tersebut, Gus Ipul mengimbau masyarakat maupun pilar sosial yang ingin menjadi agen Perlinsos untuk memulai pendampingan dari lingkungan keluarga dan tetangga terdekat. Ia menegaskan peran agen Perlinsos bersifat sukarela dan dilarang memungut biaya dari warga. Selain itu, agen tidak memiliki kewenangan menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan.

"Penentuan kelayakan sepenuhnya dilakukan oleh sistem melalui pengolahan dan pemadanan berbagai data pemerintah, bukan oleh orang per orang," tegasnya.

Melalui sistem Perlinsos Digital yang berbasis Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, profil calon penerima manfaat tidak lagi hanya mengandalkan nama dan alamat, melainkan juga dilengkapi teknologi pengenalan wajah.

Data tersebut kemudian dipadankan secara otomatis dengan basis data lintas instansi, seperti Dukcapil, ATR/BPN, Samsat, PT PLN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, hingga data kepemilikan badan usaha di Kementerian Hukum.

Saat ini, pemerintah menargetkan penyaluran bansos melalui sistem Perlinsos Digital mulai beroperasi penuh pada triwulan pertama 2027 dengan sasaran 48 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hingga awal November 2026, secara nasional baru tercatat sekitar 18,8 juta keluarga atau 39,2 persen dari total target yang telah mendaftar. Artinya, masih terdapat sekitar 29,2 juta calon penerima bansos yang harus dirampungkan pendaftarannya hingga akhir Desember 2026.