Anggota Komisi III DPR Fraksi PAN Nazaruddin Dek Gam juga meminta Kapolri tidak ragu menerapkan pasal makar terhadap keempat tersangka. Dia meminta agar Listyo Sigit dan ketiga jenderal lainnya dijerat dugaan makar.
"Saran dari kami Pak Kapolri, 4 orang ini bukan hanya dikenakan kasus UU di penyadapan, pasal-pasal di penyadapan, tapi kalau memang terbukti sudah merongrong kepala negara, kedaulatan negara, dibawa aja ke makar, Pak," kata Dek Gam saat rapat.
Anggota Komisi III DPR Fraksi PDIP Safaruddin juga mendukung Kapolri Suyudi mengusut tuntas dugaan makar dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Dia meyakini Listyo Sigit dan pihak-pihak lain yang terseret kasus itu melakukan makar.
"Kami dari Fraksi PDI Perjuangan anggota paling besar di DPR RI ini, Pak mendukung 1.000% kepada Bapak Kapolri. Nggak usah ragu, Pak. Nah, oleh karena itu saya berkeyakinan Pak Listyo Sigit ini beserta seluruh yang sudah dijadikan tersangka ini adalah perbuatan makar. Sekali lagi, makar," ujar Safaruddin.
Safaruddin turut mempertanyakan siapa pihak yang menerima manfaat hasil penyadapan tersebut. Mengacu Pasal 160 KUHP baru, Safaruddin menilai penyadapan terhadap Presiden dapat dikategorikan sebagai bagian dari persiapan untuk menggulingkan Presiden.
"Saya minta lakukan bukan penyelidikan saja Pak Kabareskrim, penyidikannya jadi ada upaya-upaya paksa yang sudah akan dilakukan supaya mendapatkan bukti-bukti bahwa Listyo Sigit cs dan atasannya Listyo Sigit dikenakan pasal makar, Pak. Itu, Pak, jangan ragu-ragu, Pak Kapolri. Komisi III berada di belakang Bapak," tegasnya.
Sementara, Anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat Benny K Harman menduga penyadapan Listyo Sigit bersama tiga jenderal lainnya terhadap presiden bermotif politik. Dia Listyo Sigit dkk harus dijerat pasal makar. Dia menilai semua pihak tahu siapa pengguna hasil sadapan tersebut.
