2. PT Seberida Subur: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 733.921.521.162 (733,9 miliar) dan USD 116.553,36 (setara Rp 2.126.166.393 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 12.219.414.680.000 (12,2 triliun). Total: Rp 12.955.462.367.555 (12,9 triliun).
3. PT Banyu Bening Utama: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.649.199.498.905 (1,6 triliun) dan USD 429.624 (setara Rp 7.837.201.008 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 15.884.130.500.640 (15,8 triliun). Total: Rp 17.541.167.200.553 (17,5 triliun).
4. PT Panca Agro Lestari: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 877.740.376.480 (877,7 miliar) dan USD 1.582.200 (setara Rp 28.862.492.400 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 7.604.295.840.000 (7,6 triliun). Total: Rp 8.510.898.708.880 (8,5 triliun).
5. PT Kencana Amal Tani: membayar uang pengganti atas kerugian keuangan negara sebesar Rp 2.467.499.306.387 (2,4 triliun) dan USD 2.468.556 (setara Rp 45.031.398.552 dengan kurs Rp 18.240), serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp 18.285.382.240.000 (18,2 triliun). Total: Rp 20.797.912.944.939 (20,7 triliun).
Jika ditotal, pidana pokok berupa denda masing-masing Rp 100 miliar dari 7 korporasi menjadi Rp 700 miliar, sementara total uang pengganti sebesar Rp 81.195.683.549.535 (81,1 triliun). Jumlah keseluruhan denda dan uang pengganti menjadi Rp 81.895.683.549.535 (81,8 triliun).
Jaksa meyakini PT Darmex Plantations dan PT Asset Pacific melanggar Pasal 607 ayat 1 huruf a juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Lalu, PT Palma Satu, PT Seberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, dan PT Kencana Amal Tani diyakini jaksa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 20 juncto Pasal 18 UU Tipikor dan Pasal 607 ayat 1 huruf a juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 7 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sebelumnya, korporasi Duta Palma Group didakwa merugikan keuangan negara Rp 4,79 triliun dan USD 7,88 juta terkait kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Perbuatan ini dilakukan dalam periode 2004-2022.